Negara dan Konsitusi   Leave a comment

Konstitusi dalam arti luas sering diartikan sebagai seperangkat
peraturan yang berlaku dalam suatu negara, sedangkan dalam arti sempit
konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar. Tidak ada suatu
negara yang tidak memiliki konstitusi yang ada di muka bumi ini, namun
tidak semua peraturan termuat dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu,
selain hukum dasar diperlukan pula undang-undang pelaksana dari
apa yang tertuang dalam undang-undang dasar. Keberhasilan suatu
konstitusi terletak pada sikap warga negara yang berperilaku sesuai
dengan ketentuan yang terkandung dalam konstitusi.
Seperti apakah konstitusi yang ada di negara kita, Indonesia?
Bagaimana substansi konstitusi negara dihubungkan dengan dasar
negara kita? Kemudian sikap apakah yang harus kita lakukan terhadap
konstitusi? Anda akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan
di atas dalam pembahasan materi pada bab ini. Ketatanegaraan suatu
bangsa dapat dilihat dari hukum dasar atau konstitusi yang digunakan
untuk mengatur dan menjalankan suatu negara. Oleh karena itu, materi
berkenaan dengan konstitusi ini sangat penting kita ketahui sebagai
warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
Negara dan Konstitusi
1 Bab
Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
A Dasar Negara dan Konstitusi
1. Pancasila sebagai Landasan Konstitusi
Setiap negara yang merdeka dan berdaulat tentunya memiliki dasar negara. Dasar
negara yang ditetapkan dan ditentukan setiap negara sangat dipengaruhi oleh nilainilai
sosial budaya, patriotisme, dan nasionalisme yang terwujud dalam perjuangan
untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang hendak dicapainya. Dasar negara
republik kita, Indonesia adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila digali dari
falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada hakikatnya
Pancasila mempunyai dua pengertian pokok, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Republik
Indonesia atau disebut juga dengan dasar
falsafah negara atau ideologi negara, berarti
menunjukkan Pancasila digunakan sebagai
dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan
penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila
sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang
dalam pembukaan UUD 1945, merupakan sumber
tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan
negara dan masyarakat. Hal ini mengandung
makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar
negara merupakan landasan dan pedoman dari
berbagai macam aturan, undang-undang atau
konstitusi yang bersifat mengikat dan memaksa.
Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa
segala sesuatu yang berada di dalam wilayah
kekuasaan hukum negara Republik Indonesia
agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai
Pancasila. Jadi semua warga negara, penyelenggara negara tanpa kecuali, dan segala
macam peraturan perundang-undangan (konstitusi) yang ada harus bersumber dan
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai Dasar
Negara Republik Indonesia, yang mempunyai fungsi pokok sebagai landasan
konstitusi dan pokok kaidah negara yang sangat mendasar. Itulah sebabnya seluruh isi
UUD 1945, GBHN, dan berbagai konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia
semuanya bersumberkan dan merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila sebagai
pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental.
Sumber: http://www.forum.kompas.com
Negara dan Konstitusi
2. Pengertian Konstitusi Negara
Pada zaman Yunani Kuno istilah konstitusi telah dikenal, namun masih diartikan
dalam bentuk sanksi (materiil) karena pada masa Yunani belum dibukukan secara
tertulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapatnya Aristoteles yang membedakan
antara politea dan nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi sedangkan nomoi adalah
undang-undang biasa. Oleh karena itu, politea memiliki kewenangan yang lebih
dibandingkan dengan nomoi. Yunani merupakan salah satu wilayah jajahan Romawi,
kemudian dari peristiwa tersebut banyak hal dari kebudayaan Yunani yang diadopsi oleh
orang Romawi, namun terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaannya karena terdapat
perbedaan kebudayaan yang mendasar antara Romawi dan Yunani.
Para ahli tata negara pun mempunyai perbedaan pandangan mengenai pengertian
konstitusi dan undang-undang. Ada yang berpendapat bahwa ke dua hal tersebut sama,
dan ada juga yang berpendapat bahwa konstitusi dan undang-undang adalah berbeda.
Kata konstitusi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin (constitutio), bahasa
Inggris (constitution), bahasa Perancis (constituer), dan bahasa Jerman (konstitution), yang
artinya adalah “dasar susunan badan”. Menurut ilmu ketatanegaraan, istilah konstitusi
mengandung arti undang-undang dasar, hukum dasar atau susunan badan.
Herman Heller membagi
konstitusi itu dalam tiga pengertian, sebagai berikut.
1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakt sebagai suatu
kenyataan (die politische verfassung als gesellschafliche wirklifchkeit) dan ia belum
merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein rechtsverfassung) atau dengan
perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis
dan belum merupakan pengertian hukum.
2) Konstitusi diartikan sebagai keputusan masyarakat yang dijadikan perumusan
normatif yang berlaku. Setelah masyarakat mencari unsur-unsur hukum dari
konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu, maka hal tersebut dijadikan sebagai
suatu kesatuan kaidah hukum, dan konstitusi itu disebut rechstverfassung.
Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, bahwa bilamana kita menghubungkan
pengertian konstitusi tersebut dengan pengertian undang-undang dasar, maka
undang-undang dasar itu hanyalah merupakan dasar konstitusi dalam pengertian
umum.
3) Konstitusi diartikan sebagai suatu peraturan hukum yang tertulis, di mana
masyarakat mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang
tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Dalam perkembangannya, istilah konstitusi setidaknya mengandung dua
pengertian dalam arti yang luas dan sempit sebagai berikut.
1) Dalam pengertian luas, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara yang terdiri dari ketentuan dan hukum dasar yang
membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Konstitusi tersebut dapat bentuk
dokumen tertulis dan juga tidak tertulis.
2) Dalam pengertian sempit, konstitusi hanya merupakan bagian atau sebagian
dari hukum dasar dan tidak menggambarkan keseluruhan gambaran mengenai
hukum dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
Dengan demikian, jika pengertian Undang-Undang Dasar itu dihubungkan
dengan pengertian konstitusi, Undang Undang Dasar akan diartikan sebagai bagian
dari konstitusi yang ditulis. Kesalahan paham modern terletak pada penyamaan arti
Undang-Undang Dasar dengan konstitusi, sedangkan konstitusi itu sendiri tidak
hanya bersifat yuridis semata-mata tapi juga sosiologis dan politis.
Dengan melihat paparan dan penjelasan mengenai dasar negara dan konstitusi,
maka kita dapat melihat bahwa hubungan antara dasar negara dan konstitusi tampak
terlihat pada ide pokok atau gasasan dasar, cita-cita dan tujuan negara akan tertuang
dalam pembukaan undang-undang dasar suatu negara. Berdasarkan dasar negara
inilah maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan diwujudkan dalam bentuk
berbagai aturan hukum dan perundang-undangan. Bentuk perwujudan dalam
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah
dalam bentuk konsitusi dan undang-undang dasar.
B Sunstansi Konstitusi Negara
1. Bentuk dan Macam Konstitusi Negara
Bagir Manan mengutarakan mengenai pertumbuhan
dan perkembangan suatu
negara atas konstitusinya, bahwa “Tidak ada dan tidak pernah ada negara tanpa
konstitusi. Namun, tidaklah ada pula negara yang memiliki konstitusi yang persis
sama. Satu sama lain ada perbedaannya. Perbedaan-perbedaan terjadi karena latar
belakang yang berbeda, seperti sejarah, budaya, ideologi, falsafah dan sebagainya.”
Perbedaan juga terjadi karena pengaruh pertumbuhan
dan perkembangan
pemikiran mengenai materi muatan yang seyogianya terdapat dalam konstitusi.
Misalnya, konstitusi kerajaan Belanda 1983, memuat pokok materi baru yang belum
terdapat dalam konstitusi sebelumnya. Dalam konstitusi 1983, selain tetap memuat hak
asasi klasik, yakni hak asasi yang bersifat politik, dimuat juga hak asasi di bidang sosial.
Penambahan materi muatan baru ini, tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan
kerajaan Belanda menjadi sebuah Negara Kesejahteraan, di mana negara atau pemerintah
berkewajiban menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyatnya.
Perbedaan antara berbagai konstitusi dapat pula dilihat pada bentuk pengaturannya.
Ada negara yang memiliki konstitusi yang tersusun dalam sebuah dokumen dengan
segala kekhususannya. Konstitusi semacam itu kita namakan Undang-Undang Dasar.
Ada pula yang mengatur dalam berbagai dokumen dalam bentuk berbagai peraturan
perundang-
undangan biasa, seperti undang-undang. Selain itu, kaidah konstitusi
suatu negara dilengkapi pula dengan berbagai kaidah yang terbentuk melalui putusan
pengadilan dan berbagai kebiasaan ketatanegaraan.
Pertumbuhan dan perkembangannya konstitusi tidak hanya dalam materi muatannya.
Pertumbuhan dan perkembangan terjadi juga pada proses dan tata cara menyesuaikan
konstitusi dengan tuntutan
perubahan zaman. Selain dengan proses dan tata cara
formal, konstitusi juga tumbuh dan berkembang melalui proses dan tata cara yang
tidak formal. Misalnya pertumbuhan dan perkembangan konstitusi secara tidak formal
dapat terjadi antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan biasa,
misalnya undang-undang.
Negara dan Konstitusi
Kenneth C. Wheare membagi konstitusi ke dalam enam klasifikasi konstitusi
sebagai berikut.
a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
c. konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi
d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan
parlementer
f. Konstitusi republik dan konstitusi kerajaan
Hans Kelsen membagi konstitusi ke dalam tiga klasifikasi yaitu sebagai berikut.
a. Konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel
b. Konstitusi kerajaan dan konstitusi republik
c. Konstitusi demokratik dan konstitusi otokratik
C.F. Strong membagi konstitusi ke dalam dua klasifikasi yaitu sebagai berikut.
a. Konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah
b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
Penjelasan dari macam-macam klasifikasi konstitusi
di atas (Astim. 2000: 426),
dapat disimak dalam keterangan di bawah ini.
1) Konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah. Menurut sarjana hukum
tata negara Inggris bernama C.F. Strong, perbedaan konstitusi atas yang tertulis
dan yang tidak itu adalah perbedaan yang keliru, karena tidak ada konstitusi
yang seluruhnya dalam keadaan tertulis dan tidak ada konstitusi yang seluruhnya
dalam keadaan tidak tertulis. Kalau yang dimaksud konstitusi tidak tertulis itu
seperti yang berlaku di Inggris, itu pun tidak benar. Hal itu karena di Inggris juga
terdapat bagian konstitusi yang tertulis yaitu dalam undang-undang (state law).
Mengenai konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah Miriam Budiardjo
mengemukakan bahwa sudah lazim untuk mengadakan perbedaan antara
konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
Sebenarnya perbedaan ini bukan merupakan perbedaan yang praktis, karena
dewasa ini hanya ada satu konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi Inggris.
Tetapi analisa ilmiah tetap mempertahankan perbedaan ini, karena ditekankan
bahwa tidak ada suatu konstitusi yang naskahnya mencakup semua proses dan
fakta konstitusional, artinya seratus persen tertulis. Begitu pula tidak ada suatu
konstitusi yang hanya terdiri dari konvensi yang tak tertulis tanpa ada peraturanperaturan
yang tertulis.
Seperti halnya konstitusi Amerika Serikat yang merupakan naskah, tetapi di
samping itu telah timbul beberapa konvensi yang pada hakikatnya telah mengubah
azas pokok dari naskah konstitusi itu sendiri. Sebaliknya konstitusi Inggris yang
dianggap bersifat tak tertulis, memang tidak berupa suatu naskah tetapi mencakup
beberapa dokumen tertulis, seperti halnya Magna Charta, Bill of Right, Parliament
Act yang jumlahnya lebih banyak dari pada naskah konstitusi Amerika Serikat. Di
samping dokumen-dokumen tertulis ini masih banyak konvensi yang memang
tak tertulis.
Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
2) Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid. Mengenai
sifat fleksibel dan rigid dari
suatu undang-undang dasar menurut C.F. Strong ialah terletak pada prosedur
untuk mengubah undang-undang dasar sama dengan prosedur membuat undangundang.
Suatu undang-undang dasar dapat diubah dengan prosedur yang sama
dengan prosedur membuat undang-undang disebut fleksibel, seperti di Inggris.
Sedangkan undang-undang dasar yang hanya dapat diubah dengan prosedur
yang berbeda dengan membuat undang-undang, oleh C.F. Strong disebut Rigid,
seperti Amerika Serikat, dan Kanada.
Akan tetapi, biasanya perubahan undang-undang dasar itu sukar sekali,
yakni harus dengan prosedur-prosedur istimewa dan tidak boleh dilakukan oleh
pembentuk undang-undang biasa, maka selayaknyalah
konstitusi tertulis disebut
rigid.
Mengenai fleksibel dan rigid, merupakan hal yang penting karena jika suatu
konstitusi terlalu rigid maka hal tersebut dapat berdampak pada timbulnya
perbuatan-perbuatan yang melanggar konstitusi, sedangkan kalau terlalu fleksibel
maka konstitusi menjadi kurang wibawa.
Untuk mengubah UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 ayat (1) untuk mengubah
undang-undang dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus
hadir, (2) putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota
MPR yang hadir. Berdasarkan pasal tersebut di atas, berarti untuk mengubah UUD
1945 termasuk sukar karena harus menghadirkan 2/3 dari jumlah anggora MPR dan
persetujuan sebanyak 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.
3) Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi. Konstitusi
termasuk dalam kategori yang tertinggi, apabila dilihat dari segi bentuknya dia berada
di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Juga syarat untuk mengubah
konstitusi tersebut berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang
lain. Konstitusi yang tidak memiliki derajat yang tinggi. Persyaratannya
yang
diperlukan untuk mengubah jenis ini sama dengan persyaratan yang dipakai
untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain, sepertihalnya undang-undang.
4) Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan. Penanaman konstitusi serikat
dan juga konstitusi kesatuan berhubungan dengan bentuk negara. Seperti kita
ketahui, dikenal ada bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan. Dalam
bentuk negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara
serikat dan pemerintah negara-negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut
diatur dalam konstitusinya. Dalam negara yang berbentuk kesatuan pembagian
kekuasaan seperti negara serikat tidak ada, kerena pada asasnya seluruh
kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat. Walaupun
demikian hal itu
tidaklah berarti seluruh kekuasaan berada ditangan pemerintah pusat, karena ada
kemungkinan mengadakan dekonsentrasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak
diatur dalam konstitusi.
Lain halnya dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam
konstitusinya terdapat suatu ketentuan mengenai pemancaran kekuasaan tersebut.
Seperti di Indonesia diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 Tentang sistem
pemerintahan daerah yang memberlakukan azas; desentralisasi, dekonsentrasi
dan, tugas pembantu.
Negara dan Konstitusi
5) Konstitusi sistem pemerintah presidensial dan konstitusi sistem pemerintah
parlementer. Seperti dikemukakan oleh C.F. Strong bahwa pada umumnya
terdapat dua macam sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara di
dunia ini, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan
parlementer. Akan tetapi, selain kedua sistem tersebut sistem pemerintahan yang
diberlakukan di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Di samping terdapat ciri
yang terkandung dalam sistem presidensial juga terdapat ciri yang termasuk ke
dalam sistem parlementer, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem
campuran. Seperti kedudukan presiden dan parlemen
sejajar tidak lebih rendah
ataupun lebih tinggi. Klasifikasi konstitusinya dapat disebut konstitusi sistem
pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan palementer.
6) Konstitusi Republik dan Konstitusi Kerajaan. Konstitusi republik dalam
pembuatannya memperhatikan
akan kepentingan rakyat sebagai salah satu
bentuk kedaulatan rakyat, sedangkan konstitusi kerajaan dominasi kehendak
rakyat dari isi konstitusi tersebut. Sedangkan kepala negara pada sistem republik
adalah presiden sedangkan kepada negara pada konstitusi kerajaan adalah raja.
7) Konstitusi Demokratik dan Konstitusi Otokratik. Seorang individu bebas jika
sesuatu yang harus ia lakukan berdasarkan kepentingan kepentingan sosial
berhubungan erat dengan apa yang ingin ia lakukan. Konstitusi demoktratik
merupakan representasi dari tujuan setiap individu. Sedangkan konstitusi
otokrasi lebih menitikberatkan pada tipe-tipe yang ideal dari isi konstitusi bukan
representasi kepentingan individu seperti halnya yang termuat dalam konstitusi
demokratik.
2. Asas-Asas Konstitusi Negara
Selain macam, bentuk, dan klasifikasi konstitusi yang telah dipaparkan tadi, ada
juga asas-asas konstitusi yang perlu Anda ketahui dan pahami. Setidaknya terdapat
enam sifat dari konstitusi. Keenam sifat konstitusi itu adalah konstitusi luwes,
konstitusi tegas, konstitusi realistis, konstitusi idealistis, konstitusi konservatif, dan
konstitusi progresif. Berikut penjelasan dari keenam sifat konstitusi tersebut yang
termuat dalam Astim (2000: 476).
1. Konstitusi luwes. G.S Diponolo mengemukakan konstitusi luwes dapat bertahan
lama dan sebaiknya suatu konstitusi tidak boleh terlalu keras dan kaku. Segala
sesuatu ini senantiasa serba berubah.
Tidak akan ada sesuatu yang tetap selama-lamanya.
Konstitusi juga harus tahan menghadapi
segala keadaan. Ini tidak mungkin
dengan sikap ngotot berkeras kepala dengan segala kekuatan saja. Terlalu keras akan
patah, terlalu beku akan kaku. Konstitusi tidak boleh menjangkau terlalu jauh dengan
hendak mencapai segala-galanya. Ini tidak mungkin karena tiada orang dapat memperhitungkan
segala keadaan yang akan datang dengan cermat dan tepat mendetail
sampai yang sekecil-kecilnya.
2. Konstitusi tegas. Seharusnya konstitusi itu harus keras tegas dan kokoh kuat,
tahan untuk selama-lamanya atau setidak-tidaknya untuk waktu yang cukup
lama. Karena jika tidak demikian ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar
negara. Untuk mencegah salah tafsir dan penyelewengan, pasal-pasal konstitusi
itu harus disusun secara jelas dan tandas yang tidak memungkinkan penafsiran
yang berlain-lain, apalagi bertentangan.
Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
3. Konstitusi Realistis. Realistis berarti berdasarkan dan kenyataan yang ada.
Konstitusi yang meninggalkan kenyataan akan tidak berguna, karena tidak dapat
dilaksanakan dan akan lenyap.
4. Konstitusi idealis. Selain berdiri di atas kenyataan orang, konstitusi harus
dapat memandang jauh ke depan, harus dapat melihat dan mempergunakan
kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangan hidupnya. Dengan berpijak kuat
pada realita kita tidak boleh kehilangan pandangan pada cakrawala idealisme
yang luas. Dengan realita kita mencapai ideal, ideal ini dijadikan realita baru
untuk mencapai ideal baru lagi.
5. Konstitusi konservatif. Konstitusi konservatif harus dapat mempertahankan
nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan rakyatnya.
Unsur-unsur ini tidak boleh tergoyahkan oleh mode atau gejolak emosi. Ia harus
dilindungi terhadap goncangan-goncangan pasang-surutnya keadaan.
6. Konstitusi progresif. Untuk itu konstitusi harus dilengkapi
dengan daya
penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Perkembangan yang juga menjadi
kodratnya hidup. Itulah sebabnya ia harus progresif dalam arti harus selalu
mengikuti jalannya perkembangan. Kita tidak boleh takut terhadap perkembangan,
sebaliknya kita harus senantiasa mengembangkan perkembangan.
3. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi Negara
Menurut beberapa pendapat pakar ketatanegaraan, kedudukan konstitusi
adalah sebagai sumber utama dari norma-norma yang mengatur hukum tata negara,
termasuk di dalamnya mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan
di pemerintah pusat dan daerah, mengatur tugas dan kewajiban alat perlengkapan
negara serta dalam hubungannya dengan orang lain.
Berdasarkan susunan ketatanegaraan,
undang-undang dasar menjadi hukum dasar
negara. Bagian besar undang-undang dasar
tersebut memuat berbagai peraturan tentang
susunan negara dan pemerintahannya, serta
membatasi usaha-usaha pemerintah. Sedangkan
berdasarkan fungsinya, konstitusi setidaknya
memiliki dua fungsi, yaitu untuk membatasi
kekuasaan dalam negara dan membatasi
kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam
negara. Dengan demikian undang-undang dapat
memberi jaminan bagi hak-hak utama rakyat
sehingga rakyatnya merasa aman dan damai di
bawah perlindungan hukum dasar.
Muhammad Ridhwan Indra mengutarakan
bahwa, hal-hal yang dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar adalah mencakup segi-segi yang bersifat pokok, mendasar,
atau azas-azasnya saja. Yusril mengutarakan konstitusi dapat dibedakan ke dalam
konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik berisikan merupakan sebuah
dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar
dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembagalembaga
negara, dan sebagainya. Sedangkan konstitusi sosial memiliki arti yang lebih
Wawasan
Kewarganegaraan
Berdasarkan sifat dan fungsi konstitusi
atau undang-undang dasar, maka
setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan
sebagai berikut.
a. Organisasi negara
b. Hak-hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah UUD
d. Ada kalanya juga memuat larangan
untuk mengubah sifat tertentu dari
UUD.
Negara dan Konstitusi
luas dari pada sekedar dokumen hukum karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang
menciptakannya, rumusan-rumusan filosofis tentang negara, rumusan-rumusan sistem
sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan
di negara itu.
Berkenaan dengan diktum konstitusi G.S. Diponolo mengemukakan
bahwa biasanya
pasal-pasal pertama konstitusi
itu mulai memperkenalkan identitas negara, daerahnya,
bangsanya, bahasanya, benderanya, lagu kebangsaan dan lambang negaranya. Begitupun
sifatnya sebagai negara hukum, bentuk negara, dan bentuk pemerintahannya,
kedaulatan dan bagaimana menjalankannya. Kemudian dinyatakan
jaminan hakhak
asasi dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Nama-nama lembaga negara di
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, disebutkan berikut ketentuan-ketentuan
tentang susunan organisasi, cara pembentukannya, dan wewenang-wewenangnya,
serta kedudukan dan hubungannya satu sama lain. Pada bagian akhir dari konstitusi,
biasanya disebutkan cara bagaimana mengubah konstitusi itu.
Secara garis besar muatan yang terkandung dalam suatu konstitusi yang terpenting
adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana imbangan kedudukan antara yang memerintah dan yang diperintah
2. Bagaimana pembagian kekuasaan antara berbagai
lembaga negara dan bagaimana
peranan dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika pemerintahan dan bagi
tata kepentingan umum
3. Bagaimana tujuan negara dilaksanakan oleh berbagai
lembaga negara
4. Bagaimana jaminan bagi hak-hak asasi kebebasan-kebebasan dasar dan bagi
kelangsungan dan perkembangan
hidup mereka
5. Bagaimana partisipasi rakyat dalam sistem perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban
pemerintahan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam negara konstitusional modern
yang memiliki konstitusi tertulis, konstitusi merupakan hukum dasar/aturan dasar
dalam suatu negara. Ia merupakan sumber utama dari norma-norma hukum tata negara,
sendi pertama dalam menegakkan bangunan negara, hukum yang memerintah negara,
dan landasan konstitusional organisasi negara dan pemerintahannya, serta pedoman
bagi segala hukum, undang-undang dan peraturan lainnya yang ada dan berlaku dalam
suatu negara, termasuk di Negara Republik Indonesia (Astim. 2000: 299)
1. Menurut pendapat Anda, mengapa konstitusi negara memiliki kedudukan
yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Carilah informasi dari berbagai sumber bagaimana mekanisme cara
membentuk dan mengubah konstitusi atau undang-undang dasar.
3. Tuliskan hal-hal yang mendasari suatu konstitusi negara dilakukan suatu
perubahan atau tidak dalam tabel berikut.
No. Dilakukan Perubahan Tidak Dilakukan Perubahan
1. ……………………………………… ……………………………………………..
2. ……………………………………… ……………………………………………..
3. ……………………………………… ……………………………………………..
Tugas Kewarganegaraan
10 Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
C Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Anda mungkin sudah mengetahui bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah pokok
atau kaidah negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap, dan
melekat bagi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber
dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, serta sumber dari
cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional
dan internasional. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai universal dan
lestari. Universal artinya bahwa nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi oleh bangsabangsa
yang beradab. Adapun lestari artinya bahwa ia mampu menampung dinamika
masyarakat.
Begitu pentingnya kedudukan Pembukaan UUD 1945 ini, sehingga rumusan
kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapa pun.
Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubahan esensi cita moral dan cita hukum
yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia, dan dengan kata lain
secara tidak langsung jika mengubahnya sama halnya dengan membubarkan Negara
Republik Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa UUD 1945 memiliki sifat-sifat
sebagai berikut.
1. Karena sifatnya tertulis dan rumusannya jelas, UUD 1945 merupakan hukum
positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan juga
mengikat setiap warga negara.
2. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan
harus dilaksanakan secara konstitusional.
3. UUD 1945, termasuk Pembukaan UUD 1945 yang dalam tertib hukum Indonesia
merupakan undang-undang yang tertinggi, menjadi alat kontrol terhadap normanorma
hukum yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.
Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945
(Batang Tubuh UUD 1945), Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai
berikut.
1. Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945
mempunyai kedudukan yang terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945. Dalam
kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Pembukaan UUD
1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945.
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai
kedudukan lebih tinggi dlan terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945.
3. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan
adanya UUD negara; jadi, ia merupakan sumber hukum dasar.
4. Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang
fundamental, mengandung pokok-pokok pikiran yang harus diciptakan atau
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
Negara dan Konstitusi 11
Dari berbagai penjelasan mengenai kedudukkan Pembukaan
UUD 1945 yang
telah dipaparkan, bisakah Anda mengira-ngira makna apakah yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945 itu? Makna dari Pembukaan UUD 1945 yang terdapat
dalam setiap alineanya dapat dipaparkan sebagai berikut.
1. Alinea pertama yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan clan perikeadilan”.
Dalam alinea pertama tersebut terkandung makna dan nilai-nilai sebagai
berikut.
a. Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menghadapi
segala macam bentuk penindasan dan memperjuangkan kemerdekaannya.
b. Bangsa Indonesia dengan jelas menentang penjajahan yang tidak
berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Oleh karena itu, segala macam
bentuk penjajahan harus dihapuskan.
c. Adanya aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan.
d. Bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk merdeka dan
terwujud dalam sikap politik luar negerinya.
2. Alinea kedua berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.
Alinea kedua ini menunjukkan makna dan nilai sebagai berikut.
a. Menyiratkan bahwa kemerdekan Indonesia tidak diraih dengan mudah,
melainkan melalui proses perjuangan seluruh bangsa yang panjang dalam
mengusir dan melawan para penjajah.
b. Adanya sebuah momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk
menyatakan kemerdekaannya.
c. Kemerdekaan menjadi sebuah momentum awal untuk mewujudkan Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.
3. Alinea ketiga berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Alinea kedua ini menunjukkan makna dan nilai sebagai berikut.
a. Alinea tersebut merupakan wujud motivasi material dan spiritual untuk
menyatakan kemerdekaan yang diraih adalah berkat Allah Yang Mahakuasa.
b. Selain itu, alinea ketiga membuktikan kuatnya nilai spiritual dan ketakwaan
bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu ingat bahwa
atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan Maha Pencipta, sumuanya
dapat terjadi.
c. Adanya sebuah pengukuhan pernyataan proklamasi yang didasari sebuah
cita-cita dan keinginan luhur menjadi Negara yang bebas merdeka dengan
sebanar-benarnya.
12 Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
4. Alinea keempat berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi clan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti
yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum (rechtsorde, legal order), yaitu
“kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang
dimaksudkan mencakup hal-hal berikut:
a. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan
hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik
Indonesia.
b. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan
hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila.
c. Adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan
hukum itu berlaku,
terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia”.
d. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku.
Hal ini terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam stiatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat
sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia
ada
1. Menurut pendapat Anda, makna penting dan mendalam apa yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945?
2. Apa yang akan terjadi jika ada upaya perubahan (baik penambahan atau
pengurangan) redaksi dalam Pembukaan UUD 1945?
3. Jelaskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
No. Pokok Pikiran Penjelasan
1. Persatuan ……………………………………………..
2. Keadilan Sosial ……………………………………………..
3. Kedaulatan Rakyat ……………………………………………..
Tugas Kewarganegaraan
Negara dan Konstitusi 13
D Sikap-Sikap Positif Terhadap Konstitusi
Diponolo menerangkan bahwa negara adalah suatu organisasi yang hidup sendiri.
Tujuan negara ialah perdamaian dan ketertiban. Kekuasan tertinggi negara itu ada
pada rakyat dan berwujud pada undang-undang. Rakyatlah pemangku kekuasaan
tertinggi dan rakyatlah sumber segala undang-undang. Pemerintahan diserahkan
pada orang-orang yang dipilih oleh dan harus bertanggung jawab pada rakyat. Rakyat
berhak menghukum orang-orang yang menjalankan pemerintahan yang bertentangan
dengan undang-undang, yang berarti bertentangan dengan kedaulatan rakyat.
Ir. Soekarno mengutarakan bahwa keberhasilan konstitusi
ialah terletak pada
kesuksesan sikap yang dilakukan oleh masyarakat dengan aturan yang termuat dalam
konstitusi itu sendiri. Seperti halnya dewasa ini kekuasaan presiden dibatasi hanya
sampai 2 periode (sepuluh tahun), jika presiden terbukti melakukan korupsi akan
diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden. Adanya kedudukan yang sama di
hadapan hukum bagi semua warga negara tidak tanpa kecuali. Toleransi dalam kehidupan
beragama dan memperoleh jaminan atas wajib belajar sembilan tahun.
Munculnaya konstitusi dimaksudkan agar terciptanya kehidupan berbangsa dan
bernegara yang tertib dan adil. Kebermaknaan konstitusi berhasil diterapkan dari
suatu lingkungan bangsa dan negara dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi warga
negara yang taat dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Semakin banyak produk
hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara maka mengindikasikan kurangnya pemahaman
dan kesadaran dalam berkonstitusi, hal tersebut dikarenakan semakin
banyaknya produk konstitusi yang tertulis maka semakin mempersempit ruang gerak
masyarakat.
Oleh karena itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya sebuah kesadaran yang
tinggi dari masyarakat untuk menunjukan sikap-sikap positif terhadap konstitusi.
Beberapa sikap positif yang perlu dikembangkan terhadap konstiusi negara di
antaranya adalah sebagai berikut.
1. Sikap Taat Asas
Taat asas berarti patuh dan tunduk pada “dasar atau prinsip-prinsip” konstitusi
negara. Konstitusi negara dibuat dengan alasan supaya ia menjadi pedoman atau
aturan main dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Oleh karena itu, maka kita
sudah seharusnya tunduk dan patuh kepada siapa pun yang menjadi penyelenggara
pemerintahan negara.
Taat asas perlu dibudayakan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang
benar tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik sesuai dengan konstitusi
negara yang dianut. Jika konstitusi negara Indonesia berdasarkan Pancasila, maka
siapa pun warga negara Indonesia harus berupaya untuk memahami makna Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sikap Taat Hukum
Budaya taat hukum berarti adanya keinginan (secara internal) dari setiap warga
negara untuk tunduk dan patuh terhadap semua produk peraturan baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Taat hukum merupakan wujud perilaku bagi setiap warga yang
dengan penuh kesadaran melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
14 Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
yang berlaku atau yang mengaturnya. Taat hukum penting untuk dibudayakan dalam
kehidupan sehari-hari dengan harapan dapat terwujudnya kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.
Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara sangat diperlukan
dalam rangka menghormati produk-produk konstitusi yang dihasilkan oleh para
penyelenggara negara. Kesadaran man menerima konstitusi negara merupakan
perwujudan penghargaan terhadap hasil karya bangsa baik dalam bentuk Undang-
Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Jika suatu produk
hukum memiliki kejanggalan dalam penerapannya dan berpotensi merugikan
rakyat banyak, sebaiknya segera diberi umpan balik agar segera dapat dievaluasi
dan dianalisis. Jangan, kita biarkan suatu produk konstitusi yang bermasalah seperti
itu. Kita tidak hanya menjadi penonton atau pengkritik tetapi juga memberi umpan
balik atau tanggapan terhadap produksi kontitusi itu. Usahakan supaya kita mampu
memberikan umpan balik dengan analisis yang tajam dan argumentasi yang rasional
sehingga umpan balik benar-benar tersebut memberikan jalan keluar yang baik.
3. Sikap Terbuka
Bersikap terbuka atau transparan adalah bersikap apa adanya sesuai kenyataan
dan tidak menutupi kesalahan atau kekeliruan. Sikap terbuka penting kita miliki untuk
menghilangkan kecurigaan dan memupuk rasa percaya dan kerja sama dalam segala
aspek kehidupan. Dengan sikap terbuka terhadap konstitusi negara, kita belajar
untuk menerima, memahami dan menghargai keberadaan konstitusi sebagai alat pengatur
masyarakat yang harus ditaati dan dipatuhi seoptimal mungkin.
4. Sikap Bangga dan Menghargai
Sebagai seorang warga negara kita harus memiliki rasa bangga terhadap karya
bangsa sendiri. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa adalah salah satu karya besar
bangsa Indonesia yang sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.
Lahirnya Pancasila dan terbentuknya konstitusi negara Undang-Undang Dasar
1945 adalah karya besar bangsa Indonesia yang patut kita banggakan. Rasa bangga
akan melahirkan sebuah rasa penghormatan terhadap karya tersebut.Oleh karena itu,
sudah sepatutnya kita menghargai segala macam produk konstitusi dengan menaati
dan mematuhinya. Kesadaran mau menerima konsitusi negara merupakan perwujudan
perhargaan terhadap hasil karya bangsa baik dalam bentuk undang-undang
maupun peraturan lainnya.
5. Sikap Kritis dan Berani
Dalam praktik penerapan dan penegakan konstitusi terkadang kita melihat halhal
yang tidak sejalan dengan jiwa dan nilai kontitusi itu sendiri. Ada kalanya suatu
produk hukum atau undang-undang dalam penerapannya tidak mencerminkan rasa
keadilan masyarakat dan berpotensi merugikan rakyat banyak dan hanya memihak
satu kelompok atau golongan tertentu. Jika terjadi hal yang demikian, kita tentunya
jangan hanya berdiam diri saja. Kita dituntut untuk bersikap kritis dan berani menegakkan
kebenaran, dan menyuarakan dengan lantang bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah adalah salah. Lebih jauh lagi, kita juga jangan hanya bisa menjadi
penonton atau pengkritik saja, tetapi hendaknya bisa memberikan masukan dan
umpan balik yang disertai solusi atau jalan keluar dari adanya kekeliruan dan kelemahan
dalam sebuah produk konstitusi dan penerapan atau penegakannya.
Negara dan Konstitusi 15
Intisari Materi
1. Menurut ilmu ketatanegaraan, istilah konstitusi mengandung
arti undangundang
dasar, hukum dasar atau susunan badan. Hubungan antara dasar
negara dan konstitusi tampak terlihat pada ide pokok atau gasasan dasar,
cita-cita dan tujuan negara akan tertuang dalam pembukaan undangundang
dasar suatu negara. Berdasarkan dasar negara inilah maka
kehidupan berbangsa dan bernegara akan diwujudkan dalam bentuk
berbagai aturan hukum dan perundang-undangan.
2. Beberapa ahli tata negara membagi macam dan jenis konstitusi kdalam
klasifikasi berikut ini.
a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi
d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem
pemerintahan parlementer
f. Konstitusi republik dan konstitusi kerajaan
3. Setidaknya terdapat enam sifat atau asas dari konstitusi. Keenam sifat
konstitusi itu adalah konstitusi luwes, konstitusi tegas, konstitusi realistis,
konstitusi idealistis, konstitusi konservatif, dan konstitusi progresif.
4. Menurut beberapa pendapat pakar ketatanegaraan, kedudukan konstitusi
adalah sebagai sumber utama dari norma-norma yang mengatur hukum
tata negara, termasuk di dalamnya mengatur bentuk dan susunan negara,
alat-alat perlengkapan di pemerintah pusat dan daerah, mengatur tugas
dan kewajiban alat perlengkapan negara serta dalam hubungannya
dengan orang lain.
5. Pembukaan UUD 1945 adalah pokok atau kaidah negara yang bersifat
fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap, dan melekat bagi
negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber
dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, serta
sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan
dalam lingkungan nasional dan internasional. Pembukaan UUD 1945 juga
mengandung nilai-nilai universal dan lestari.
6. Ir. Soekarno mengutarakan bahwa keberhasilan konstitusi terletak pada
kesuksesan sikap yang dilakukan oleh masyarakat dengan aturan yang
termuat dalam konstitusi itu sendiri.
7. Dalam kaitannya dengan konstitusi sangat dibutuhkan adanya sebuah
kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukan sikapsikap
positif terhadap konstitusi. Beberapa sikap positif yang perlu
dikembangkan terhadap konstiusi negara di antaranya adalah sikap taat
asas dan taat hukum.
16 Wawasan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
9. Taat asas berarti patuh dan tunduk pada “dasar atau prinsip-prinsip”
konstitusi negara.
10. Budaya taat hukum berarti adanya keinginan (secara internal) dari setiap
warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap semua produk peraturan
baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
A. Jawablah pertanyaan berikut ini.
1. Jelaskan pengertian konstitusi dalam arti yang luas dan sempit.
2. Bagaimanakah sebenarnya hubungan antara dasar negara dan konstitusi itu?
3. Herman Heller membagai konstitusi dalam tiga pengertian, coba anda jelaskan
masing-masing pengertian tersebut?
4. Konstitusi terbagi ke dalam konstitusi rigid dan fleksibel, berikan penjelasan dari
pengertian tersebut.
5. Apa arti konstitusi demokratik dan konstitusi otokratik?
6. Berikan penjelasan dari makna Pembukaan UUD 1945 yang Anda ketahui.
7. Bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai warga negara terhadap konstitusi?
8. Berikan contoh perilaku warga negara yang taat pada konstitusi.
B. Tugas Inkuiri
Carilah informasi dari berbagai sumber (buku, koran, majalah, internet, dll.)
tentang konstitusi yang berlaku di negara-negara lain. Carilah sedikitnya konstitusi
tiga negara. Lakukan perbandingan bagaimana persamaan dan perbedaan konstitusi
tersebut dengan konstitusi kita. Kerjakan secara berkelompok
Uji Pemahaman Kompetensi

Posted November 16, 2011 by beninugraha79 in Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: